Minggu, 29 Januari 2012

DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Konsep Desentralisasi
Desentralisasi pendidikan merupakan terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas pasa daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalah yang dihadapi di bidang pendidikan(abdul halim).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer 25 Tahun 2000 tentang kewengan pemerintah dan kewengan provinsi sebagai daerah otonom,pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut :
  1. Penepatan standar kompetensi siswa dan warga belajar,serta pengaturan kurikulum nasional,serta pedoman pelaksanaannya.
  2. Penerapan standar materi pelajaran pokok.
  3. Penerapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
  4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
  5. Penetapan persyaratan penerimaangaleri nasionalperpindahan,sertifikasi siswa,warga belajar dan mahasiswa.
  6. Penettapan persyaratan peningkatan atau zoning,pencarian,pemanfaatan,pemindahan,penggandaan,sistem penanganan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
  7. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional,galeri nasional,pemanfaatan naskah sumber arsip dan monumen yang diakui secara internasional.
  8. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar,menengah dasar dan luar sekolah.
  9. Pengaturan dan pengembangan pndidikan tinggi,pendidikan jarrak jauh,serta pengaturan sekolah internasional.
  10. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra indonesia
Menurut Santoso S. Hamijoyo (1993:3), ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaanya desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis;(2)pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama;(3)peranserta masyarakat bukan hanya pada stakeholders, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan;(4)pelayanan harus lebih cepat, efisien,efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional.
Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerinahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentraliasasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan, oleh karena itu maka dikembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah, sebenarnya merupakan kecenderungan internasional yang dipraktikan di banyak negara,dan untuk Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang belakangan ini dirisaukan banyak pihak, terutama bila dilihat dari beberapa laporan hasil survei dari lembaga-lembaga independen dunia, menempatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada urutan bawah, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapore, Malaysia, Thailand,dan bahkan Filiphina.
Dalam konteks desentralisai ini, peran serta masyarakat sangat diperlukan.Aparatur pendidikan baik di pusat maupun di daerah,berperan penting dalam peningkatan peran serta,efisiensi,dan produktivas masyarakat untuk membangun pendidikan yang mandiri dan profesional.Salah satu sasaran pembangunan adalah mewujudkan desentralisasi daerah yang nyata,dinamis,dan bertanggung jawab.Titik berat desentralisasi diletakkan pada kabupaten/kota.Oleh karena itu,peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah amatlah mendasar peranannya,terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang mendapat pelayanan.Efektifitas pelayanan pendidikan pada tingkat akar rumput (grass root) juga penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.Sebagaimana dikemukakan terdahulu,bahwa desentralisasi di bidang pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten/kota.Di bidang pendidikan justru sampai pada pelaksanaan teknis atau ujung tombak pendidikan,yaitu sekolah-sekolah.

Jenis Desentralisasi
            Sama seperti beragamnya alasan satu negara dibandingkan dengan alasan negara lainnya untuk melakukan desentralisasi persekolahan juga sama dengan bentuk-bentuk desentralisasi.Memang,mungkin lebih aman untuk mengatakan bahwa tak ada dua negara yang persis mengadopsi model yang sama untuk desentralisasi persekolahan.
            Bray menyajikan sebuah definisi kerja desentralisasi sebagai “proses ketika tingkat-tingkat hierarki dibawahnya diberi wewenang oleh badan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya arulah organisasi”(1984,5).Generalisasi semacam itu,bagaimanapun,barulah berupa tonggak awal.Perencanaan dalam situasi apapun mesti memutuskan unsur-unsur apa saja yang didesentralisasi (pengadaan sumber daya,wewenang pembelanjaan,mempekejakan pegawai,pengembangan kurikulum,dan sebagainya), dan mereka mesti meningkatkan pada tingkat manakah (tingkat provinsi,kabupaten,lokal,sekolah) akan mereka serahkan tugas untuk setiap unsur itu.Hannaway(1996)menganjurkan agar ketika merancang suatu program desentralisasi,ibarat permainan dadu rubik,sang perencana menghadapi “seribu satu macam kemungkinan”.
            Hampir semua negara sedang berkembang,bagaimanapun,mempunyai sistem pendidikan yang terpusat.Hal ini merupakan warisan atau aturan-aturan kolonial.Banyak dari sistem ini,kalau menggunakan karakteristik Weiler (1993),kontrol khasnya lebih menonjol dari pada legitimasi.Mungkin juga adil untuk mengatakan bahwa,karena sistem-sistem ini juga relatif baru,negara-negara sedang berkembang belum punya cukup waktu untuk mengalami karakteristik ayunan bandul  ala negara-negara industri yang lebih tua.
            Dalam menganalisis jenis-jenis desentralisasi,kearifan yang lazim adalah membuat dua perbedaan yang berguna dalam menganalisis politik refomasi.

Kendala pelaksanaan Desentralisasi pendidikan

Pemberlakuan UU otonomi daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UUNomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004, urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi ; (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3)keamanan, (4) yustisi,(5)moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama.Selain urusan-urusan tersebut, semua urusan telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.
Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawabpemerintah daerah akan meningkat dan semakinluas, termasuk dalam manajemen pendidikan.Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.
Kendatipun sentralisasi pendidikan di satu sisi mempunyai nilai positif,paling tidak dalam hal tercapainya standar mutu secara nasional, namun di sisi lain mempunyai dampak yang tidak sedikit. Akibat sentralisasi, sekolah tidak memiliki kebebasan mengemangkan diri, sekolah yang baik akanterhambat karena dipaksa mengikuti aturan-aturan pemerintah pusat, para guru menjadi sekedar pelaksana petunjuk,sehingga tidak kreatif mendampingi anak didik. Pada gilirannya, sekolah–sekolah akan memanipulasi laporan demi kebaikannya dan demi tuntutan pusat yang tidak memerhatikan kepentingan lokal.
Dengan demikian desentralisasi pendidikan merupak suatu keharusan, di samping tentunya sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menuntut untuk dilaksanakan. Indonesia mengimplementasikan desentralisasi sistem pengelolaan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Namun demikian, dalam beberapa hal menyangkut pembiayaan pendidikan dan kurikulum, masih cenderung tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah pusat.
Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia tampaknya mengalami banyak kesulitan, karena sejumlah masalah dan kendala yang perlu diatasi. Masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi manajemen pendidikan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut
Masalah Kurikulum
Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan berbagai macam keragamannya, seperti budaya, adat, suku, sumber daya alam dan bahkan sumber daya manusianya. Masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Permasalahan pendidikan selama ini diarahkan pada kurangnya kepercayaab pemerintah pada daerah untuk menata sistem pendidikannya yang sesuai dengan kondisi  nyata di daerah. Situasi ini memicu terciptanya pengangguran akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah.
Dalam konteks otonomi daerah, kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut didalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertiannya yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu, juga berhubungan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga(proses pembelajaran),fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil dari proses tersebut.
Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visis dan misi lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga harus ditunjang hal-hal sebagai berikut :
  • Tersediannya tenaga pengajar(guru) yang kompeten
  • Tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan
  • Tersedianya fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar
  • Adanya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboran
  • Tersedianya dana yang memadai
  • Manajemen yang efektif dan efesien
  • Terpeliharanya budaya yang menunjang,seperti nilai-nilai religius, moral, kebangsaan,dll
  • Kepemimpinan pendidikan yang visioner,transparan, dan akuntabel

Kurikulum kelembagaan pendidikan yang baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berakembang dari dan untuk masyarakat, yaitu kelembagaan pendidikan yang bersandarkan pada komunitas masyarakat. Namun demikian, pada zaman reformasi dan keterbukaan seperti sekarang permaslahan yang timbul adalah bagaimana mengubah pola pikir yang dikembangkan secara sentralistik dan memasung kreativitas masyarakat, menjadi pola pikir kemitraan.Dampak langsung dari sekian lama sistem sentralistik yang dijalankan adalah terpolanya cara berfikir masyarakat kebanyakan, baik birokrasi, para pendidik, maupun masyarakat pada umumnya. Mereka terbiasa berpikir dan bekerja dengan adanya juklak,juknis,serba aturan, sehingga sulit lahirnya kreativitas, improvisasi,inovasi. Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan antara masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan pendidikannya.
Dalam kaitan dengan manajemen kurikulum peningkatan relevansi dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain perlu dilakukan manajemen kurikulum yang berangkat dari suatu prediksi yang dapat memberikan gambaran dan keadaan masyarakat beberapa tahun mendatang.Hal ini penting, apalagi sekarang masyarakat cenderung lebih berfikir pragmatis, yakni suatu tuntutan kepada lembaga pendidikan untuk dapat melahirkan keluaran yang mampu menjamin masa depannya terutama dalam sektor dunia kerja.Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus tetap dijaga agar selalu responsif dalam mengikuti perkembangan teknologi yang menunjang pelaksanaan tuhgas lulusan di lapangan.

Masalah Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan. Banyak kekhawatiran dalam bidang kesiapan sumber daya manusia ini diantaranya belum terpenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang ada. Prinsip “the right man on the right place “semakin jauh pelaksanaanya. Implementasi desentralisasi pendidikan masih menyimpan beberapa kendala seperti dalam pengangkatan pengelola pendididkan yang tidak memperhatikan latar belakang dan profesionalisme.
Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pengelolaan sumber daya manusia di daerah baik di provinsi, kabupaten, dan kota memang cukup memprihatinkan. Pimpinan daerah ( gubernur, bupati dan walikota) yang kekuasaanya sangat besar kadang-kadang menempatkan ”orang -orangnya” secara serampangan dan kjarang memperhatikan aspek profesionalisme. Koordinasi lembaga juga agak terhambat karena tidak ada hubungan secara hierarkis antara lembaga yang ada di tingkat kabupaten/kota dengan provinsi.
Bagaimanapun sumber daya manusia yang kurang profesional akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan. Penataan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakan pendidikan dan keahliannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional.Banyak tenaga kependididkan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan ditempatkan di dunia kerja yang ditekuninya.

Masalah Dana,sarana,dan prasarana pendidikan
    Persolalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia,dan ddana yang juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaran pendidikan.Selama ini bannyak dikeluhkan bahwa mutu pendidikan naional rendah karena dana yang tidak mencukupi,anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah.
    UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini.Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ”.
    Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal yang terralokassikan secara proposional sesuai dengan kemampuan daerah.Terserapnya dana masyarakat ke pusat membuat daerah menjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan pendidikan.Ssrana dan prasarana pendidikan sangat tergantung pengadaanya dari pemerintah pusat.
    Dalam konteks ekonomi,pada dasarnya pendidikan merupakan investasi panjang dan hasilnya tidak bisa dilihat satu dua tahun,tetapi jauh kedepan.Sebagai investasi produktif,mestinya pembangunan pendidikan harus memperhitungkan dua konsep utama,yaitu biaya (cost) dan manfaat (benefit) pendidikan.Berkaitan dengan biaya pendidikan ini sendiri,menurut Ace Suryadi (2004: 181) terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat penanganan yang serius,yaitu (1) besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan (revenue); (2) aspek keadilan dalam alokasi anggaran (3) aspek efiisiensi dalam pendayagunaan anggaran; dan (4) anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.
    Sementara itu,dalam bidang perlengkapan,sering kali terjadi rebutan aset, dan umumnya aset departemen beralih menjadi aset provinsi.Pengaturan penggunaan aset belum tentu sesuai dengan beban tugas masing-masing instansi dinas.Sementara proses penghapusan barang melalui waktu yang lama dan birokrasi yang sangat panjang.

Masalah Organisasi Kelembagaan

    Daalam hal kelembagaa kependidikan antar kabupaten/ kota dan provinsi tidak sama dan terkesan berjalan sendiri-sendir,baik menyangkut struktur,nama organisasi kelembagaan, dan lain sebagainya.Menurut undang-undang memang ada kewenangan lintas kabupaten/kota,tetapi kenyataanya itu hanyalah dalam tataran konsep,praktiknya tidak berjalan.
    Di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) dikemukakan bahwa masing-masing daerah provinsi ,kabupaten/kota,berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki termasuk dibidang pendidikan.Sementara itu,pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan lagi pada pasal 2 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.Dan ayat (2) pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.Hal ini tentu tidak sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan satu sistem,keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain unuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.


4 komentar: